Syarat Peningkatan Status SHGB menjadi SHM

Syarat Peningkatan Status SHGB menjadi SHM

Status sertipikat biasanya ketika kita membeli rumah di developer  adalah SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan).  untuk lebih memperkuat status hak atas tanah harus di tingkatkan menjadi SHM (Sertipikat Hak Milik). berikut Tanya jawab mengenai peningkatan status SHGB ke SHM.

Question:

“Pak Yulius Di Tempat, Saya seorang pensiunan karyawan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saya membeli sebuah tanah ±800 M2 di daerah Tangerang Selatan dari sebuah Perseroan Terbatas (PT).”

“Berdasarkan surat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Bekasi, tanah saya masih status Hak Guna Bangunan (HGB). Saya memiliki rencana untuk meningkatkan status tanah tersebut dari HGB menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Pertanyaan saya, bagaimana tata cara peningkatan status tanah tersebut? Apa saja kelengkapan atau persyaratan yang wajib saya penuhi?

-Almira Randhawa-Jaktim

Answer:

“Definisi Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah sebagai berikut:

“(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.”

“(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.”

“Prosedur awal yang ditempuh adalah mengajukan surat permohonan peningkatan status tanah ke Kantor Pertanahan Bekasi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1.   Asli Sertipikat HGB

2.   Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3.   Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada tahun berjalan.

4.   Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK)

Selain syarat-syarat tersebut diatas, terdapat beberapa syarat tambahan sebagai berikut :

1.   Jika tidak memiliki IMB, maka wajib untuk memperoleh surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal.

2.   Dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal, maka perlu mengisi dan menyerahkan pernyataan (tersedia di Kantor Pertanahan). Pada intinya, seseorang yang melakukan permohonan tidak memiliki Sertipikat Hak Milik tidak lebih dari 5 (lima) bidang atau 5.000M2.

Dari seluruh proses tersebut, apabila telah memenuhi ketentuan, kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan Surat Keputusan mengenai peningkatan status tanah. Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan tersebut dapat berguna bagi Ibu Almira Randhawa.

Salam- Yulius Setiarto,SH.

Konsultasi Properti

diasuh : Yulius Setiarto,SH (Konsultan Hukum Pada Setiarto &Partner Law Firm)  yang disadur dari Majalah / Tabloid Rumah 333-XIII

Konsultasi Properti Lainnya :

• MenghadapiPengembang Properti Yang Nakal
• MembeliProperti Diatas Tanah Hak Pakai

 Semoga Bermanfaat…Bagikan kepada teman atau saudara anda siapa tahu teman atau saudara anda membutuhkan informasi ini. # Indahnya berbagi.

Tweet

Berlangganan Update Artikel Rumahku Istanaku Gratis: